PUPR Wajibkan Penggunaan Baja Tulangan Beton SNI

05 November 2019


JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan kementerian, pemerintahan daerah, dan pelaku jasa konstruksi nasional menggunakan baja tulangan beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam proyek konstruksi di Indonesia.

Pemberlakuan ini tidak hanya untuk penggunaan baja produksi dalam negeri, tetapi juga baja impor yang banyak beredar di pasaran.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menjelaskan penggunaan baja tulangan ber-SNI perlu dilakukan agar memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Terlebih menurutnya Indonesia merupakan negara yang rentan bencana gempa karena berada di kawasan ring of fire.

"Untuk meminimalisir risiko bangunan runtuh akibat gempa yakni dengan meningkatkan kualitas bangunan yang salah satunya ditentukan oleh kualitas baja tulangan beton. Kalau bajanya tidak sesuai dengan SNI, kita melihat di beberapa lokasi terdampak gempa, banyak bangunan runtuh akibat struktur bangunannya tidak tahan," ujar Syarif dalam acara Sosialisasi SE Menteri PUPR No.13/SE/M/2019 di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dikatakan Syarif, kewajiban penggunaan baja tulangan beton berstandar SNI untuk pekerjaan konstruksi harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

"Yang pertama, semua pengguna jasa harus mengetahui ada aturan seperti ini. Kedua, penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor harus tahu juga mengetahui ketentuan ini. Dan yang ketiga produsen dan penjualnya juga harus tahu, jangan hanya menjual tanpa mengetahui dampak kepada masyarakat pengguna," tambahnya.

Pengawasan peredaran baja yang harus ber-SNI juga sepatutnya dapat dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan pengawasan industri baja di tingkat pusat dan daerah.

"Karena hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah menggunakan skema Omnibus Law untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan sejumlah aturan yang disederhanakan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan pengawasan dalam proses konstruksi agar sesuai standar keamanan bangunan," tuturnya.

Pemberlakuan ini menurutnya tak hanya bagi penggunaan baja produksi dalam negeri, tetapi juga baja impor yang banyak beredar di pasaran. "Saat ini kegiatan impor-ekspor menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Sejak 2005 Indonesia telah diserbu oleh baja-baja impor, untuk itu harus dilakukan pengawasan standarnya karena dampaknya kepada kualitas bangunan," ujar Syarif.

Berdasarkan data yang diterimanya, Syarif mengatakan tidak kurang dari 5,9 juta ton baja impor masuk ke dalam negeri setiap tahunnya. Meskipun begitu, dirinya memastikan pemerintah tak akan membatasi impor baja tulangan dari luar negeri. Hanya saja menurutnya perlu diwajibkan bahwa baja yang diimpor harus ber-SNI untuk menjaga kualitasnya.

"Persaingan global, kita perlukan sehingga harga pasaran kompetitif," katanya lebih lanjut.

Diungkapkan Syarif produksi baja dalam negeri berkisar antara 15-16 juta ton per tahun. Dengan demikian, peredaran baja secara nasional mencapai 21,9 juta ton per tahun. Padahal menurutnya konsumsi baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun.

"Artinya, terjadi surplus peredaran baja karena supply masih lebih besar dari demand. Akibatnya pengguna cenderung mencari yang kualitasnya lebih rendah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang selama ini dilakukan, Syarif memastikan bahwa selalu ada uji coba baja tulangan yang masuk di proyek sebelum proses konstruksi.

“Untuk pembangunan infrastruktur berskala besar yang dibangun Pemerintah sudah ada kewajiban harus ada pengecekan baja tulangan dan sudah ada alokasi biayanya untuk itu. Yang jadi persoalan adalah bagaimana menjamin baja tulangan yang beredar digunakan untuk rumah agar masyarakat tetap aman. Sehingga harus ada pengawasan baja yang beredar di pasar,” ujar Syarif.

Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa uji baja tulangan sesuai SNI harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton. Untuk melakukan validasi proses pengujian komposisi kimia baja tulangan beton di lapangan, maka setiap pengadaan tulang baja beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik dari produsen.

Berita Lainnya

03 April 2022

OPEN RECTUIRMENT PELAKSANA LSBU PSAT

REKRUITMEN PELAKSANA LSBU PSAT Kriteria Umum Unsur Pelaksana : Memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait...
29 Juni 2022

RUANG & PELUANG USAHA JASA KONSTRUKSI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA

Masih dalam sesi Focus Group Discussion dalam acara Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di Hotel Grand Cermpaka, Jakarta, diskusi berkalan cukup seru dan menarik. Hal ini demi terwujudnya tujuan...
29 Juni 2022

MENGAPA KITA PERLU MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA?

Dalam FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan dalam Munas Gabpeknas 2022 di Grand Cempaka Hotel, yang mengambil tema: "Ruang dan Peluang Usaha Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara dan ...
29 Juni 2022

DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN STRATEGIS, GABPEKNAS MENGADAKAN FGD DALAM MUNAS 2022

Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di hotel Grand Cempaka, Jakarta menghadirkan acara FGD (Focus Group Discussion) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu: Kepala Dinas Bina Marga Prov....
24 Juni 2022

PERSIAPAN MUNAS GABPEKNAS 2022

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis GABPEKNAS tahun 2022-2027, maka diperlukan persiapan matang salah satunya melakukan Munas Gabpeknas yang rencana akan diadakan di Hotel Grand Cempaka pada...
23 Februari 2022

PELANTIKAN PENGURUS DPD GABPEKNAS KABUPATEN TANGERANG BERLANGSUNG SUKSES

Dinamika pembangunan dapat terjadi secara aktif salah satunya jika ada peran serta asosiasi jasa kontraktor dengan pemerintah daerah setempat. Untuk itulah Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang...
29 Oktober 2021

GABPEKNAS Sebagai Asosiasi Kontraktor yang Merupakan Mitra Pemerintah, Perlu Kembali Mempertegas Diri dengan Mengadakan Rapimnas

Jakarta - Dalam berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, maka Gabpeknas perlu melakukan langkah-langkah baik secara internal dan...
23 Oktober 2021

GABPEKNAS Adakan FGD Kesiapan Asosiasi Badan Usaha di Era Digitalisasi dalam Pengoptimalan Pelayanan Kepada Anggota

Jakarta, Kamis (21/10/2021) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) mengundang Pengurus Bidang II LPJK bidang Akreditasi Dan Lisensi Asosiasi Badan Usaha yakni Agus...
06 Oktober 2021

GABPEKNAS Adakan FGD Peran Pengembangan Keprofesian Dibidang Usaha Jasa Konstruksi

Jakarta – Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gabpeknas) mengundang Pengurus Bidang V LPJK Periode 2021-2024 yaitu Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min sebagai...
02 Oktober 2021

Musda DPD Gabpeknas Lampung Tingkatkan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah

Musda DPD Gabpeknas Lampung Tingkatkan Kerjasama Dengan Pemerintah DaerahKepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi Lampung pada Kamis 30...
01 Oktober 2021

Musda GABPEKNAS Jatim, Saiful Bahri Terpilih Secara Aklamasi

Musda GABPEKNAS Jatim, Saiful Bahri Terpilih Secara AklamasiDewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (DPD Gabpeknas) Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Anggaran Dasar ...
16 September 2021

Musda Gabpeknas DKI Jakarta, M Guntur Aritonang Terpilih Secara Aklamasi

Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pada Kamis 16 September 2021 menggelar Musyawarah Daerah,...
09 September 2021

GABPEKNAS GELAR MUNASSUS 2021, HADIR 23 PENGURUS PROVINSI DAN 50 DPD KABUPATEN

Jakarta - Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) telah menyelenggarakan MUNASSUS yang dilaksanakan secara hybrid (online/off line) di Sekretariat DPP GABPEKNAS serta melalui aplikasi...
07 April 2017

MUSYAWARAH DAERAH GABPEKNAS PROVINSI GORONTALO

Gorontalo, DPD GABPEKNAS Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Musyawarah Daerah pada hari Selasa, 4 April 2017. Pada penyelenggaraan MUSDA GABPEKNAS Provinsi Gorontalo merupakan...
05 Januari 2016

MUSYAWARAH DAERAH GABPEKNAS PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG, 5 Januari 2016 - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi Lampung menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang diselenggarakan...



© 2012 GABPEKNAS