Kementerian PUPR Pastikan Tak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi yang Dibekukan

01 Februari 2021


Jakarta - Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, tidak berarti bahwa sejumlah asosiasi jasa konstruksi akan dibekukan di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Kementerian PUPR menyatakan, pembekuan asosiasi merupakan penafsiran yang tidak tepat terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan, qsosiasi yang belum terakreditasi tidak dibekukan, namun dapat mengajukan permohonan untuk akreditasi pada periode selanjutnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020, dengan periode penetapan akreditasi 4 bulan sekali.

Dengan demikian, kesempatan bagi asosiasi masih terbuka lebar untuk pemenuhan persyaratan akreditasi yang telah ditentukan, dan tidak perlu ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai asosiasi.

"Asosiasi tetap dapat melakukan fungsi pembinaan kepada anggotanya dan kemudian mendaftar kembali pada proses akreditasi selanjutnya," kata Trisasongko dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/9/2020).

Menurut dia, kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh asosiasi yang belum terakreditasi yakni dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), serta mengusulkan anggotanya menjadi pengurus Lembaga LPJK.

Lebih lanjut, Trisasongko menjelaskan, pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka penentuan, penjaminan dan pemantauan terhadap mutu, dan kelayakan serta kinerja dari asosiasi dalam menjalankan perannya pada penyelenggaraan jasa konstruksi nasional, sekaligus untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor jasa konstruksi tingkat internasional.

"Hal tersebut justru akan memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi sektor konstruksi di Indonesia, karena kualitas pekerjaan badan usaha jasa konstruksi Nasional lebih terjamin dan diakui di kancah Internasional," terang Trisasongko.

Kewenangan Menteri PUPR untuk menyelenggarakan akreditasi terhadap asosiasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tadi.

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 telah sesuai ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam penyusunannya, Pemerintah telah berusaha memenuhi target waktu sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2017, namun karena dinamika pembahasan dan banyaknya masukan dari stakeholder terkait maka penetapannya melebihi jangka waktu yang diamanatkan.

Di bidang Jasa Konstruksi, telah dikeluarkan beberapa regulasi yang dimaksudkan untuk mendukung ketahanan sektor jasa konstruksi saat pandemi Covid-19 dalam mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Diantaranya, Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, SE Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan, hingga SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 tentang Aturan Kebiasaan Baru dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

"Sebagai pembina jasa konstruksi di Indonesia, kami memberikan apresiasi atas kontribusi dan masukan dari masyarakat jasa konstruksi, sehingga hal ini akan menjadi bahan masukan kami sebagai pelayan masyarakat untuk memperbaiki kinerja kami," tutur Trisasongko.

"Mari kita bersatu saling bahu membahu untuk memajukan sektor jasa konstruksi agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tentunya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di tengah situasi pandemi covid-19 seperti saat ini," pintanya.



Berita Lainnya

03 April 2022

OPEN RECTUIRMENT PELAKSANA LSBU PSAT

REKRUITMEN PELAKSANA LSBU PSAT Kriteria Umum Unsur Pelaksana : Memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait...
29 Juni 2022

RUANG & PELUANG USAHA JASA KONSTRUKSI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA

Masih dalam sesi Focus Group Discussion dalam acara Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di Hotel Grand Cermpaka, Jakarta, diskusi berkalan cukup seru dan menarik. Hal ini demi terwujudnya tujuan...
29 Juni 2022

MENGAPA KITA PERLU MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA?

Dalam FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan dalam Munas Gabpeknas 2022 di Grand Cempaka Hotel, yang mengambil tema: "Ruang dan Peluang Usaha Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Ibu Kota Negara dan ...
29 Juni 2022

DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN STRATEGIS, GABPEKNAS MENGADAKAN FGD DALAM MUNAS 2022

Munas Gabpeknas 2022 yang diadakan di hotel Grand Cempaka, Jakarta menghadirkan acara FGD (Focus Group Discussion) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu: Kepala Dinas Bina Marga Prov....
24 Juni 2022

PERSIAPAN MUNAS GABPEKNAS 2022

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis GABPEKNAS tahun 2022-2027, maka diperlukan persiapan matang salah satunya melakukan Munas Gabpeknas yang rencana akan diadakan di Hotel Grand Cempaka pada...
23 Februari 2022

PELANTIKAN PENGURUS DPD GABPEKNAS KABUPATEN TANGERANG BERLANGSUNG SUKSES

Dinamika pembangunan dapat terjadi secara aktif salah satunya jika ada peran serta asosiasi jasa kontraktor dengan pemerintah daerah setempat. Untuk itulah Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang...
29 Oktober 2021

GABPEKNAS Sebagai Asosiasi Kontraktor yang Merupakan Mitra Pemerintah, Perlu Kembali Mempertegas Diri dengan Mengadakan Rapimnas

Jakarta - Dalam berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, maka Gabpeknas perlu melakukan langkah-langkah baik secara internal dan...
23 Oktober 2021

GABPEKNAS Adakan FGD Kesiapan Asosiasi Badan Usaha di Era Digitalisasi dalam Pengoptimalan Pelayanan Kepada Anggota

Jakarta, Kamis (21/10/2021) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) mengundang Pengurus Bidang II LPJK bidang Akreditasi Dan Lisensi Asosiasi Badan Usaha yakni Agus...
06 Oktober 2021

GABPEKNAS Adakan FGD Peran Pengembangan Keprofesian Dibidang Usaha Jasa Konstruksi

Jakarta – Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gabpeknas) mengundang Pengurus Bidang V LPJK Periode 2021-2024 yaitu Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min sebagai...
02 Oktober 2021

Musda DPD Gabpeknas Lampung Tingkatkan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah

Musda DPD Gabpeknas Lampung Tingkatkan Kerjasama Dengan Pemerintah DaerahKepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi Lampung pada Kamis 30...
01 Oktober 2021

Musda GABPEKNAS Jatim, Saiful Bahri Terpilih Secara Aklamasi

Musda GABPEKNAS Jatim, Saiful Bahri Terpilih Secara AklamasiDewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (DPD Gabpeknas) Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Anggaran Dasar ...
16 September 2021

Musda Gabpeknas DKI Jakarta, M Guntur Aritonang Terpilih Secara Aklamasi

Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi pada Kamis 16 September 2021 menggelar Musyawarah Daerah,...
09 September 2021

GABPEKNAS GELAR MUNASSUS 2021, HADIR 23 PENGURUS PROVINSI DAN 50 DPD KABUPATEN

Jakarta - Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) telah menyelenggarakan MUNASSUS yang dilaksanakan secara hybrid (online/off line) di Sekretariat DPP GABPEKNAS serta melalui aplikasi...
07 April 2017

MUSYAWARAH DAERAH GABPEKNAS PROVINSI GORONTALO

Gorontalo, DPD GABPEKNAS Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Musyawarah Daerah pada hari Selasa, 4 April 2017. Pada penyelenggaraan MUSDA GABPEKNAS Provinsi Gorontalo merupakan...
05 Januari 2016

MUSYAWARAH DAERAH GABPEKNAS PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG, 5 Januari 2016 - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Provinsi Lampung menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang diselenggarakan...



© 2012 GABPEKNAS